Investor Relations

Jakarta, 10 Juni 2021 – PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (“MIKA” atau “Perseroan”) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 36 per saham yang setara dengan rasio pembagian dividen sekitar 60,9% atas laba bersih tahun buku 2020 tersebut telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang digelar pada tanggal 10 Juni 2021 bertempat di Gedung RS Mitra Keluarga Kemayoran, Jakarta. Sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, pembayaran dividen akan dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah pengumuman hasil RUPST dengan jadwal dan tata cara yang akan segera diumumkan.

Dalam RUPST, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham atas agenda berikut:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut
2.  
   1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut :
      1. dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 36 per saham kepada para pemegang saham, yang tercatat pada daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
      2. sebesar Rp 8.416.732.472 (delapan miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
      3. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
   2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan  sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.  
   1. Menyetujui dan Menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021, sebanyak-banyaknya tidak melebihi 1% dari total pendapatan netto Perseroan tahun 2020, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
   2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
4.  
   1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Farhmi Bambang dan Rekan, (firma anggota jaringan BDO International Limited), sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
   2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
      1. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Farhmi Bambang dan Rekan, (firma anggota jaringan BDO International Limited), serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
      2. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Farhmi Bambang dan Rekan, (firma anggota jaringan BDO International Limited) tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
      3. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;
         -dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menerima dan menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Sekilas PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk

Perusahaan mendirikan rumah sakit pertamanya pada tahun 1989, dan pada saat ini memiliki dan mengoperasikan 25 rumah sakit, enam belas di antaranya berlokasi di wilayah Jabodetabek; ada lima di Jawa Barat, tiga di Surabaya (Jawa Timur), dan satu di Tegal (Jawa Tengah). Mayoritas rumah sakit dilengkapi dengan ruang gawat darurat, klinik rawat jalan, bangsal rawat inap, ruang operasi, unit perawatan intensif dan apotek, serta fasilitas laboratorium dan radiologi. Mereka juga menawarkan layanan khusus, seperti kebidanan, pediatri, penyakit dalam, angioplasti, bedah ortopedi, dan bedah saraf.

Sejak awal yang sederhana, Perusahaan telah bekembang menjadi salah satu operator rumah sakit swasta terbesar di Indonesia, dengan jumlah pasien 2,6 juta pada tahun 2020; dalam hal kapasitas tempat tidur rumah sakit, terdapat 3.105 tempat tidur operasional per 31 Desember 2020. Perusahaan mempekerjakan sekitar 7.382 staf medis dan non-medis, dengan sekitar 1.345 spesialis yang berpraktik di semua rumah sakitnya pada akhir tahun 2020.

Perseroan berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Maret 2015. Dengan free float sebesar 19,78%, Perseroan memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp 38,9 triliun per 31 Desember 2020. (IDX: MIKA).

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
   
   
2. Ketua Rapat akan memimpin Rapat ini dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
   
   
3. Kuorum kehadiran :
   Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
   
   Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila  pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
   
   Pasal 40 ayat 1 UUPT, saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat ini dan karenanya tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum yang harus dicapai.
   
   

4. Tanya Jawab Dan Pengajuan Pendapat :
   Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum dilakukan pengambilan keputusan, dengan cara sebagai berikut :
   1. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan, selanjutnya petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan dan para pemegang saham diharapkan menulis nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan.
   2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
      1. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
      2. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
      3. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;
   3. Setelah Pimpinan Rapat selesai membacakan pertanyaan atau pendapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan langsung menjawab atau menanggapinya.
   4. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan.
   5. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan
      Mengingat keterbatasan waktu maka setiap penanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan.
      
      
5. Pemungutan Suara :
   1. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan fitur/fasilitas e-proxy, sehingga pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :
      1. suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada eASY.KSEI;
      2. suara dari pemegang saham, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
      3. suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
         
         Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara untuk butir ii dan iii dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut :
         -Pertama  :  pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk disi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy tersebut dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
         -Kedua     : pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk disi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy tersebut dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau  diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
         -Ketiga     :  pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.
   2. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang sah hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
   3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara abstain/blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
   4. Bagi penerima kuasa pemegang saham selain e-proxy yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.
6. Keputusan Rapat :
   Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka; sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
   
   
7. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
   
   
8. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
   
   
9. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau “silent”.